MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Vokazahn Voodoogami
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 4 June 2005
Pages: 239
PDF File Size: 5.63 Mb
ePub File Size: 12.84 Mb
ISBN: 255-2-64413-700-9
Downloads: 46889
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Banris

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 QAK tersebut penting untuk menjamin keberlangsungan sustainability ketersediaan dana daerah untuk pembiayaan kesehatan, termasuk JKA. Dasar hukum tersebut misalnya setingkat Keputusan Gubernur.

Pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut: Kebutuhan hukum tersebut untuk JKA lebih besar karena pesertanya meliputi seluruh penduduk Aceh, termasuk yang kaya mampuyang berbeda dengan Jamkesmas karena pesertanya masih terbatas pada mereka yang miskin tidak mampu.

Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan JKA yang maanlak badan penyelenggara JKA ini ke depan, apabila sudah menggunakan mekanisme pemungutan iuran pada peserta yang wajib mengiur. Sebagian besar responden telah mengetahui tentang pengertian dan keberadaan program JKA tersebut.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data. Posting Lebih Baru Beranda.

Walaupun demikian dalam praktek terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini, terutama pada unit-unit pelayanan kesehatan yang ada. Dari aspek hukum, salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini adalah belum adanya ketentuan tindak lanjut pengaturan penyelenggaraan JKA ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana ditetapkan Pasal 43 ayat 3.

Namun, kemudian muncul program nasional Jampersal sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih program dan pembiayaan persalinan. Secara kualitatif terdapat beberapa kesan negatif akibat masih belum optimalnya kualitas layanan peserta JKA ini. Penyiapan pergub dimaksud hendaknya mempertimbangkan aspek sinkronisasi dan harmonisasinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

  D-LINK DSL-G624T MANUALE ITALIANO PDF

Sabtu, 11 Februari JKA. Penentuan standar minimum ini berlaku untuk semua daerah dan merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengaturnya. Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan membantu Pemerintah Aceh dalam mempersiapkan dan mengembangkan program JKA sehingga dapat meningkatkan kualitas capaian program.

Badan Penyelenggaraan yang Melakukan Pemungutan Iuran Belum Jelas UU SJSN sebagaimana telah dirubah dengan Putusan MK RI memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan atau mendirikan sendiri badan penyelenggara jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan sosial di daerah, asalkan terdapat kaitan integrasi dengan program nasional di pusat.

Sumber Hukum dan Pokok Pengatura n. Seringkali Puskesmas lebih diuntungkan dalam hal formula alokasi jumlah pembayaran dimaksud. Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia. Akibatnya dalam hal tertentu dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif.

Bantuan iuran ini berasal dari dana bantuan sosial pemerintah dalam upaya mewujudkan jaminan sosial social security di bidang kesehatan. Selanjutnya, perlu adanya optimalisasi dalam pemanfaatan kewenangan Pemerintah Aceh yang ada dalam penyelenggaraan JKA menuju penyelenggaraan jaminan kesehatan dasar yang berkualitas untuk seluruh penduduk Aceh.

Dalam hal ini kerja sama dilakukan dengan PT Askes Persero. Sebagian besar responden ketika ditanya kesan terhadap layanan petugas, dokter, dan lain-lain menjawab baik. Sumber Pendanaan Pendanaan kesehatan dapat bersumber dari berbagai pihak yang satu sama lainnya perlu diintegrasikan di bawah satu sistem.

Dalam hal ini dapat disediakan pusat informasi disetiap unit layanan pusat pengaduan masyarakat dalam bentuk call center dan alamat situs internet website JKA. Artinya untuk merubah kembali menuju sistem kontribusi peserta yang mampu membutuhkan persiapan waktu yang memadai. Alternatif solusi yang dapat dilakukan dengan menciptakan ketentuan tentang standar minimum jaminan sosial secara nasional. Sedangkan peserta jamkesmas, dilarang pindah atau naik kelas.

Secara khusus penelitian ini memperoleh hasil: In particular, this research provides finding: Bahkan sebagian peserta tertentu yang miskin atau tidak mampu tidak pernah membayar sendiri, tetapi dibayar oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Acehsebagai penerima bantuan iuran. Hal ini sejalan dengan dianutnya prinsip asuransi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana telah diuraikan.

  ARDEX K80 PDF

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan layanan kesehatan di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya tergolong lamban. Namun, Pasal 19 ayat 3 mengecualikan fakir miskin dari kewajiban kontribusi tersebut. Hal ini disebabkan pengaturan tentang standar dan jenis pelayanan obat tersebut diatur di dalam ketentuan yang berbeda.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Perlu adanya tindak lanjut pengaturan JKA tentang peserta, jumlah iuran, dan cara pemungutan iuran dalam bentuk peraturan gubernur. Terdapat 2 Dua Pedoman Pelaksanaan Manlak. Salah satu ciri dari asuransi demikian adalah adanya kewajiban pembayaran premi iuran dari pemegang polis tertanggungwalaupun sebagian peserta yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Dengan demikian, asuransi ajmkesmas merupakan salah satu metode penyelenggaraan jaminan sosial. Pada tahapan awal pelaksanaan sekarang ini seluruh pembiayaan sebagai premi tersebut dibayar oleh Pemerintah Aceh melalui Anggaran Pendapatan dan Balanja Aceh APBAyang pada tahun ini merupakan tahun kedua.

Manlai administration in providing JKA and the establishment of a local specific body for that purpose should be integrated to national social security system. Sedangkan daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dapat menetapkan standarnya sendiri dengan catatan tidak boleh kurang dari standar minimum nasional tersebut.

Pasal 19 ayat 4 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Jamesmas selanjutnya disingkat Pergub. Pergub tersebut sebelum diberlakukan perlu disosialisasikan isinya secara baik dan cuklup kepada mereka yang potensial untuk melakukan pembayaran iuran tersebut. Pendanaan melalui metode asuransi bersifat tetap yang dapat mempertahankan keberlanjutan program melalui iuran peserta dan kontribusi pemerintah yang sifatnya tetap.